Sarasehan Tanah Kas Desa atau Tanah Hak Milik Desa Karanganyar
https://ekosetiawan.id - Pemerintah desa Karanganyar, Kebonagung Pacitan, menggelar sarasehan terkait dengan tanah kas desa. Acara yang diselenggarakan di ruang pertemuan desa Karanganyar kali ini menghadirkan berbagai unsur diantaranya BPD, LPMD, Kepala Dusun, RT, RW, Pemuda dan tokoh masyarakat. (29/03/2019)
Kepala desa Karanganyar, Pipit Handoko mengungkapkan, jika saat ini tanah kas desa perlu diadakan perbaikan ukuran, karena berdasarkan data, masih kurang sesuai. Permasalah tesebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tanah kas desa yang berbatasan dengan tanah hak milik warga, beberapa titik mengalami berbagai kondisi, diantaranya disebabkan pergerakan alam dan hal lain yang mengakibatkan bergesernya batas tanah.
Jika masih mengalami permasalahan terkait batas bidang yang diukur, sebaiknya diselesaikan di tingkat dusun terlebih dahulu. Apabila belum menemukan kesepakatan, sebaiknya dimusyawarahkan dengan melibatkan pemilik tanah dimaksud, pemilik tanah yang berbatasan, petugas pengukur batas tanah dan pemerintah desa.
Menurut kepala desa Karanganyar, tanah kas desa tersebut saat ini masih dikelola perangkat desa dengan sistem sewa, karena desa belum bisa memberikan tunjangan kinerja bagi para perangkat. Kedepan diharapkan tanah tersebut dapat dikelolakan kepada masyarakat desa dengan sistem lelang sewa.
Dalam sarasehan kali ini juga dibahas tentang rencana pembangunan gedung serbaguna. Namun karena desa belum memiliki lokasi yang setrategis, maka perlu adanya kesepakatan bersama untuk menukar tanah kas desa dengan tanah milik warga.
Tanah warga dimaksud adalah milih Slamet, salah satu perangkat desa Karanganyar. Agar tidak ada sengketa dikemudian hari, maka akan disepakati bersama dengan berita acara, dan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. (EKO SETIAWAN).
Kepala desa Karanganyar, Pipit Handoko mengungkapkan, jika saat ini tanah kas desa perlu diadakan perbaikan ukuran, karena berdasarkan data, masih kurang sesuai. Permasalah tesebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tanah kas desa yang berbatasan dengan tanah hak milik warga, beberapa titik mengalami berbagai kondisi, diantaranya disebabkan pergerakan alam dan hal lain yang mengakibatkan bergesernya batas tanah.
Dari permasalahan tersebut, perlu penataan dengan cara pengukuran kembali agar dikemudian hari tidak menimbulkan polemik. Tentu dalam pengukuran batas harus melibatkan tokoh masyarakat yang paham betul tentang sejarah dan silsilah tanah di masing-masing dusun.
Jika masih mengalami permasalahan terkait batas bidang yang diukur, sebaiknya diselesaikan di tingkat dusun terlebih dahulu. Apabila belum menemukan kesepakatan, sebaiknya dimusyawarahkan dengan melibatkan pemilik tanah dimaksud, pemilik tanah yang berbatasan, petugas pengukur batas tanah dan pemerintah desa.
Menurut kepala desa Karanganyar, tanah kas desa tersebut saat ini masih dikelola perangkat desa dengan sistem sewa, karena desa belum bisa memberikan tunjangan kinerja bagi para perangkat. Kedepan diharapkan tanah tersebut dapat dikelolakan kepada masyarakat desa dengan sistem lelang sewa.
Dalam sarasehan kali ini juga dibahas tentang rencana pembangunan gedung serbaguna. Namun karena desa belum memiliki lokasi yang setrategis, maka perlu adanya kesepakatan bersama untuk menukar tanah kas desa dengan tanah milik warga.
Tanah warga dimaksud adalah milih Slamet, salah satu perangkat desa Karanganyar. Agar tidak ada sengketa dikemudian hari, maka akan disepakati bersama dengan berita acara, dan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. (EKO SETIAWAN).

Comments
Post a Comment